Jakarta, KPUDMusirawas.com—Dana pengamanan di 269 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 sebesar Rp645 miliar. Dana tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan rencana anggaran yang diajukan oleh Kapolri sebesar Rp1,07 triliun.
Untuk membahas dana pengamanan pilkada tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdjatno, serta Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, perihal kekurangan dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, (3/7), mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo, sudah melaporkan kekurangan biaya pengamanan itu kepada Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, kepada DPR, biaya pengamanan untuk pelaksanaan Pilkada serentak diperlukan sebesar Rp1,07 triliun. Namun, anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar.
"Solusi untuk kekurangan dana pengamanan itu nanti akan ada pembahasan dan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas," kata Moenek.
Sebelumnya, Haiti di depan rapat kerja dengan DPR, menyatakan, "Terkait pilkada, saya merasa akan terjadi kerawanan cukup tinggi, karena berbagai faktor. Karena itu kita (Polri) sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah." ***seha (sumber: kemendagri)