“Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai jabatan fungsional yang ada di KPU, karena sampai saat ini jumlah fungsional KPU diseluruh Indonesia sekarang ini hanya ada 9 orang; yakni 3 orang dokter dan 6 orang auditor, sedangkan sebanyak 7.384 orang lainnya merupakan staf.” ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Lucky Marjanto.

Sebagai pasangan calon menyadari sepenuhnya bahwa pilkada merupakan pelaksanaan demokrasi dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Musi Rawas. Karena itu, sebagai paslon berikrar dan berjanji : (1) siap kalah siap menang (2) tolak politik uang (3) patuh dan taat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Deklarasi tersebut dibuat dengaa niat baik dan tulus ikhlas yang dilandasi oleh semangat persaudaraan dan kebersamaaan serta sebagai komitmen moral untuk melaksanakan pilkada.

1. KPU Kabupaten/Kota dapat mengosongkan kotak suara yang masih berisi berkas Pemilu Tahun 2014 dalam rangka persiapan Pilkada Serentak tahun 2015 mengacu pada pasal 3l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.  Logistik yang dikeluarkan dari kotak suara tetap disimpan dan dimasukkan dalam kantong plastik, serta diberi tanda/label. 3. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa : a. surat suara masa aktif selama I (satu) tahun dan in aktif selama I (satu) tahun; 2 b. formulir model Cl dan larrpirannya, formulir model Dl, DAl, DBl, DCI dan lampirannya, masa aktif selama 3 (tiga) tahun dan in aktif selama 2 (dua) tatnrn.

Dengan demikian maka dalarn mekanisme penyelesaian atas permasalahan barang-barang habis pakai eks Pemilu serta tindak lanjut pelelangan/perfualan atau pemusnahan menunggu revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

1. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota Tahun 2015 agar dilaksanakan sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan LKPP dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel,
2. Bagi satker yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2015, agar melaksanakan proses pengadaan dan distribusi barang/jasa sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, juga mempedomani Peraturan dan Keputusan KPU terkait oelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai acuan atau gambaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan sarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau walikota dan Wakil walikota Tahun 2015, terlampir kami sampaikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan baranfasa untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2015

"Kan ada batas waktunya, kita tunggu nama penggantinya. Namun, jika tidak ada dan Pilkada di Kabupaten Mura ditunda hingga 2017, jabatan bupati dan wakil bupati Mura sekarang akan diperpanjang lagi," ujar Alex Noerdin.

"Nama yang tidak lolos tersebut dapat diganti oleh parpol pengusung dengan batas waktu 4-7 hari ke depan. Karena hasil tes kesehatan tersebut merupakan final dan tidak bisa diulang lagi," ujar dia seperti di kutip Liputan6.com, Rabu (5/8).

“Perpanjangan ini, mungkin bisa dilaksanakan selama tujuh hari. Wapres mengusulkan kalau bisa tujuh hari mulai besok, Kamis (6/8). Hari ini kami sampaikan rekomendasi ke KPU dan mudah-mudahan KPU akan memutuskan malam ini,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam konferensi pers di Media Centre Bawaslu RI, Jakarta, seperti di kutip setkab.go.id, Rabu (5/8).

“Bawaslu memandang masih ada celah yang bisa digunakan KPU untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang belum terpenuhi untuk mengajukan pasangan calon tambahan sehingga tetap diupayakan ikut serta pada Pilkada Desember 2015 mendatang,” kata Muhammad.

“Hal tersebut dinilai Bawaslu dapat menghilangkan hak politik warga negara, hak memilih dan hak dipilih. Oleh sebab itu Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk bisa membuka kembali pendaftaran pasangan calon bagi tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon,” kata Muhammad yang didampingi pimpinan Bawaslu lainnya.

• Penggantian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Dapat Dilakukan Dengan Mengubah Posisi Kepala Daerah Menjadi Wakil Kepala Daerah Atau Sebaliknya.
• Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Penggantian Calon Tidak Dapat Menarik Dukungannya Atau Menambah Dukungan Dari Partai Politik Lain.
• Penggantian Calon Wajib Mendapat Persetujuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang Dituangkan Dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol Atau Surat Keputusan Tentang Persetujuan Pasangan Calon.
• Memperbaiki Dan Menyerahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon.

Selengkapnya, untuk mengetahui hasil lengkap verifikasi faktual bisa dilihat dalam pengumuman KPU Mura Nomor NOMOR : 270/91/KPU.MURA/VIII/2015 yang bisa di download disini. ***seha. 

 “KPU sebagai salah satu entitas pelaporan, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, secara periodik (dua kali dalam satu tahun) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

“Untuk itu mohon bersabar karena ini masih harus dikonsultasikan kemudian, ya mungkin ingin menafsir hasilnya, tetapi  pemerintah atau Presiden belum memutuskan sesuatu pada Sore hari ini,” kata Tedjo dalam konperensi pers bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, seusai rapat terbatas (ratas), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyebutkan, ketujuh  daerah yang pasangan calonnya kurang dari dua itu adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“KPU dapat meminta tim kampanye untuk menunjuk liaison officer (LO) dari masing-masing pasangan calon, agar alur informasi yang masuk melalui satu pintu, dan ini untuk menghindari bias informasi,” tutur Ferry.

“Keunikan dan kekhususan penyelenggaraan Pilkada 2015 ada pada masa penyelenggaraannya yang lebih panjang yakni tiga bulan, serta keterlibatan langsung KPU pada bahan kampanye dan proses produksi,” tutur Husni.  

“Untuk merancang biaya kampanye itu tidak mudah, dan di KPU RI sendiri isu efisiensi dalam penyelenggaraan kampanye merupakan isu yang paling lama dibahas, sehingga KPU RI membuat catatan-catatan penting yang nantinya akan dijabarkan oleh teman-teman di daerah,” lanjut Husni.

"Hasil tes kesehatan sebelumnya telah diserahkan IDI Sumsel ke KPUD masing-masing terkait. Dari hasil tersebut, terdapat 11 Balon perlu pendalaman pengujian dan mengulang tes tertentu, karena hasil sebelumnya tidak terbaca,"ungkapnya.

"Jadi, pasangan calon yang datang sore ini akhirnya telah resmi dinyatakan pendaftarannya tidak dapat diterima," kata Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta.

1. Kabupaten Tasikmalaya di  Jawa Barat.
2. Kabupaten Blitar di Jawa Timur.
3. Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat.
4. Kota Samarinda di Kalimantan Timur.
5. Kabupaten Timor Tengah Utara. di Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
7. Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Ya, sesuai aturannya begitu. Calon yang kurang dari dua pasangan ya ditunda sampai Pilkada berikutnya," kata Hadar seperti di kutip detik.com.

"Untuk Surabaya, tadi memang sebelumnya ada lagi yang mendaftar. Tapi berdasarkan informasi terakhir yang diterima, seorang pendaftar mengundurkan diri," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/8/2015). 

"Pelaksanaan Bimtek dimulai pukul 09.00 – 16.00 WIB. Bimtek bagi operator muntarlih dimaksudkan, agar proses muntarlih di setiap tingkatan bisa mengupload daftar pemilih hasil pemutakhiran ke dalam sidalih, "katanya.

“Kami sudah ada, dipangkalan data kita, di forlap.dikti.go.id. nanti kami cari bukti-bukti status kelembagaannya benar atau tidak, universitas mana, program studinya apa, dia lulus tahun berapa, berapa jumlah SKS yang dihasilkan. kalo semua sudah oke, berarti dia sudah qualified,” jelas Nasir.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 maka mereka kena ancaman pidana. Bagi yang mengeluarkan ijasah ancamanya maksimum 10 tahun dan denda 1 Miliar. Bagi pemegang, ancamannya dipidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum 500 juta,” jelas dia.

“Informasi sebelumnya itu mohon dimaklumi, karena ada sebanyak 269 daerah yang melakukan pendaftaran, kemudian infrastruktur komunikasi di daerah itu tidak sempurna, dan semua data ini didapatkan secara berjenjang dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, sehingga apabila ada data yang tidak akurat harap dimaklumi dan data tersebut kami koreksi sekarang ini,” ujar Hadar, Kamis malam (30/7) yang didampingi oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.